Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Tim Reformasi Polri bentukan Presiden RI Prabowo Subianto, akan diumumkan pada pertengahan Oktober 2025, setelah pulang ke Indonesia dari kunjungan luar negeri.
“Saya kira mungkin pada paling lambat pertengahan bulan Oktober sudah akan diumumkan Komisi Kepolisian itu, Reformasi Kepolisian itu,” kata Yusril kepada awak media di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2025).
Yusril menjelaskan, susunan anggota tim reformasi akan diumumkan langsung oleh Presiden. Tim tersebut bakal diisi sejumlah ahli hukum tata negara, termasuk mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie.
“Dan sejumlah nama sudah digadang-gadang menjadi anggotanya Pak Mahfud, Pak Jimly, dan lain-lain begitu, dan akan bekerja,” ucap Yusril.
Ia menegaskan, pembentukan Tim Reformasi Polri oleh Presiden tidak akan tumpang tindih dengan tim reformasi internal Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Reformasi yang dibentuk oleh Pak Kapolri, itu akan bekerja internal dan akan me-support apa namanya Komisi Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk oleh Pak Presiden, jadi jangan khawatir ada tabrakan, ini pasti akan bekerja secara apa namanya itu saling bantu-bantu,” jelasnya.
Menurut Yusril, pembentukan tim ini merupakan respons Presiden terhadap keresahan masyarakat mengenai kinerja aparat penegak hukum.
“Pak Presiden sadar betul bahwa banyak kritik dialamatkan kepada para penegak hukum kita dan di masa beliau menjadi Presiden ini ingin dilakukan pembenahan-pembenahan internal,” tutur Yusril.
Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan bahwa pembentukan Tim Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo akan berjalan seiring dengan tim internal yang dibentuk Kapolri untuk memperkuat agenda reformasi kepolisian.
“Presiden tetap akan membentuk tim reformasi sehingga nantinya tim dari Polri akan membantu. Jadi ada sinergi di situ, dan yang utama adalah tim bentukan Presiden,” ujar Bambang di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Bambang menambahkan, tim tersebut bersifat ad hoc dengan masa kerja terbatas. Anggotanya akan diisi tokoh-tokoh berkompeten di bidang hukum, keamanan, dan tata kelola, serta berfungsi sebagai komite independen yang memberikan rekomendasi strategis langsung kepada Presiden.
Rekomendasi itu diharapkan mampu memperkuat profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugasnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Tim Reformasi Polri bentukan Presiden akan berjalan paralel dengan Tim Transformasi Reformasi Polri yang sudah dibentuk Kapolri.
Menurut Dasco, kedua tim tersebut diharapkan dapat saling mengisi dan memberikan masukan demi tercapainya Polri yang lebih profesional. Dengan adanya dua tim ini, agenda reformasi kepolisian diyakini dapat dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan semua unsur.
Suara.com
